Pembekuan DPD ASITA Bali Mengancam Upaya Pemulihan Pariwisata Pulau Dewata

Pembekuan DPD ASITA Bali Mengancam Upaya Pemulihan Pariwisata Pulau Dewata
pengurus DPD ASITA Bali saat menyampaikan penolakan terhadap pembekuan oleh Ketum DPP ASITA. Sumber foto : terkini.id

Terkini.id, Denpasar – Di tengah situasi pandemi covid-19, kepengurusan Asosiasi Travel Indonesia (ASITA) malah dirundung konflik. Bahkan sangat disayangkan, DPP ASITA memutuskan secara sepihak untuk membekukan kepengurusan DPD ASITA Bali yang saat ini tengah melakukan upaya pemulihan sektor pariwisata di Pulau Dewata, khususnya bidang usaha biro perjalanan wisata yang lesu akibat imbas pandemi.

Dalam rapat pengurus DPD Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (ASITA) Bali di Denpasar terungkap, DPD ASITA Bali menolak pembekuan kepengurusan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP ASITA periode 2019- 2024, Nunung Rusmiati. Keputusan dan kebijakan yang diambil DPP ASITA tersebut dinilai sangat otoriter serta tidak mengindahkan anggaran dasar ASITA.

Diketahui berdasarkan SK Nomor 004/DPP-ASITA/K/VII/2020 Tentang Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asita Nomor: 012/DPP-ASITA/K/VII/2020 Tentang Pembekuan Pengurus DPD Asita Bali dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asita Nomor: 013/DPP-ASITA/K/VII/2020 Tentang Penugasan Menjadi PLT di DPD ASITA Bali tertanggal 30 Juli 2020 yang bertentangan dengan AD/ART ASITA karena Akta No 30 Tahun 2016 memiliki Anggaran Dasar sendiri dan Anggaran Dasarya BERBEDA dengan Anggaran Dasar ASITA Akta No 170 tahun 1975.

“Keputusan dan kebijakan yang diambil DPP ASITA periode 2019- 2024 tersebut sangat otoriter, arogan, tidak berempati dan simpati serta tidak mengindahkan Anggaran Dasar ASITA BAB VI Pasal 15 Ayat 6 yang berbunyi Apabila Ketua DPP, DPD, DPC ASITA mengundurkan diri karena sesuatu hal atau berhalangan tetap, maka pengurus DPP, DPD, DPC ASITA dilanjutkan oleh Wakil Ketua sebagai PLT melalui Keputusan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Pengurus ASITA setingkat diatasnya untuk masa jabatan yang tersisa dan bertugas mempersiapkan MUSNASLUB, MUSDALUB, MUSCALUB paling lama 6 (enam) bulan,” ujar Ketua DPD ASITA Bali periode 2016- 2020, Ketut Ardana kepada awak media di kantor setempat, Senin, 3 Agustus 2020.

Dalam hal ini, DPD ASITA Bali pun telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketum DPP ASITA dan menolak keputusan- keputusan yang bertentangan dengan AD/ART ASITA berdasar Akta No 170 Tahun 1975. Dipaparkan, surat mosi tidak percaya bernomor 2057/4203.VII/2020 dilayangkan atas dasar, Ketum Periode 2019-2024 pada Desember 2016 (jabatan saat itu sebagai Sekjen ASITA Periode 2015-2019) tanpa mengindahkan etika organisasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendirikan organisasi baru atas nama ASITA sebagaimana tercatat didalam AKTA Pendirian No. 30 Tahun 2016 dan SK Kemenkumham RI SK Nomor AHU-00816 50.AH.01.07.TAHUN 2016.

“Proses pembuatan akta 2016 ini tanpa sepengatahuan DPD seluruh Indonesia. Proses pembuatan akta dan lainnya itu harus melalui satu mekanisme entah itu pleno, munaslub dan lainnya. intinya harus diketahui oleh anggota,” tandas Ardana.

Dijelaskan, bahwa yang bersangkutan mengakui Akta No 30 Tahun 2016 sebagai Akta Pendirian ASITA yang sah, dan menjadikan konsideran dalam menerbitkan SK DPP ASITA No: 007/DPP-ASITA/K/VII/2020 Tentang Revisi SK DPP ASITA No: 005/DPP-ASITA/K/VII/2020 Tentang Pemberhentian Anggota ASITA tertanggal 22 Juli 2020. Hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 36 dan pelanggaran berat terhadap ART ASITA Bab 1 Pasal 2, bahwa perbuatan dilakukan tanpa melalui permusyawaratan dan rapat-rapat.

Agar tidak mengganggu upaya pemulihan pariwisata Bali di masa pandemi covid 19 ini, DPD ASITA Bali meminta DPP segera memberikan laporan pertanggung jawaban secara administratif, dan menyelesaikan permasalahan di tubuh ASITA dengan pendekatan persuasif, melalui musyawarah mufakat sesuai aturan AD/ART dan kode etik yang berlaku dalam organisasi.

“Berdasarkan butir- butir persoalan di atas, DPD ASITA Bali memutus hubungan administrasi dan hubungan organisasi dengan DPP ASITA sampai terlaksananya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan terbentuknya kepengurusan DPP ASITA yang baru berdasar Akta No. 170 Tahun 1975. DPD ASITA BALI segera melakukan upaya hukum atas keputusan-keputusan yang dilakukan DPP ASITA yang mencemarkan nama baik anggota dan utamanya ASITA Bali sebagai induk organisasi,” jelas Ardana.

Diketahui, tak hanya ASITA Bali, anggota lainnya seperti ASITA DKI Jakarta juga turut dibekukan oleh Ketum DPP ASITA, bahkan terdapat 15 perusahaan biro perjalanan wisata yang keanggotaannya dicabut oleh DPP ASITA.

“Kami ASITA Bali dengan 400an anggota banyak memberikan kontribusi kepada DPP. Kami di Bali akan bersatu,” pungkas Ardana.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Bandara I Gusti Ngurah Rai Salurkan Bantuan Bina Lingkungan Senilai Rp 352 Juta

Hingga Agustus, 5 Juta Penumpang Terlayani di Bandara I Gusti Ngurah Rai

Launching Bus Trans Metro Dewata Siap Layani Masyarakat

Koordinator Staf Khusus Presiden: Bali Perlu Seimbangkan antara Gas dan Rem

Glodon Dukung Tunas Jaya Sanur Garap Pasar Umum Gianyar dengan Teknologi BIM

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar